Supriatmo Lumuan

Ketua KPU Kab Banggai Kepulauan 2023-2028

Kelompok suporter La Grande Indonesia mempersembahkan koreo Garuda Raksasa bertuliskan, “Show Your Dignity” pada laga Timnas Indonesia vs Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut saya yang menarik selain pertandingan yang membawa kemenangan untuk timnas kebanggan kita adalah koreo dari Kelompok suporter La Grande Indonesia bertuliskan “Show Your Dignity” (Tunjukkan Martabat Anda). Bagi saya tulisan ini bukan hanya soal sepakbola tetapi soal harga diri dan martabat negeri ini yang dipertaruhkan dalam sepakbola. Jika kita kaitkan dengan hal lain seperti kontestasi politik maka koreo dari supporter La Grande Indonesia ini juga sangat relate dan relevan mengilhami setiap pikiran dan tindakan para penyelenggara pemilu dalam melaksnakan kontestasi. Show Your Dignity harus di genggam oleh setiap penyelenggara pemilu untuk menjaga dan mengisolasi diri dari ekspansi kepentingan yang merusak jalannya kontestasi politik. Show Your Integrity harus jadi kesadaran kolektif untuk memberikan garansi kepada publik bahwa penyelengara pemilu akan on the track dalam melaksanakan setiap tahapan kontestasi.

Penyelenggara pemilu akan selalu menjadi “artis kontestasi”, menjadi pusat perhatian publik saat tahapan kontestasi dimulai. Potret ini menunjukkan betapa penyelenggara pemilu memainkan peran yang sangat penting sebagai satu-satunya lembaga (KPU) yang diberi mandat mengelola dan melaksanakan seluruh tahapan pilkada maupun pemilu. Maka integritas (Show Your Integrity) penyelenggara pemilu menjadi mutlak dimiliki oleh setiap penyelenggara pemilu sebagai salah satu jaminan kualitas kontestasi. Oleh karena itu kualitas dan maqom integritas penyelenggara pemilu menjadi salah satu penentu baik buruknya proses pelaksanaan kontestasi. Kewenangan yang besar yang diberikan oleh negara melalui amanat Undang-undang (UU) di pundak para penyelenggara pemilu menjadi tantangan yang harus di jawab oleh setiap orang yang tergabung di dalam lembaga penyelanggara pemilu untuk menunjukkan kinerja yang baik.

Melihat kewenangan yang diberikan oleh negara melalui perangkat regulasi kepada penyelenggara pemilu saat mengurusi seluruh proses kontestasi serta kewenangan yang besar, tentu ini menjadi tantangan sekaligus godaan bagi siapa saja yang diberi mandat memimpin lembaga penyelenggara pemilu. Setiap penyelenggara pemilu harus memiliki standar etik tinggi dan kemampuan menggenggam integritasnya di tengah hiruk-pikuk kontestasi. Kemampuan menggenggam integritas dalam melaksanakan seluruh tahapan kontestasi mutlak dimiliki oleh penyelenggara pemilu, karena kualitas kontestasi harus dimulai dari kualitas penyelenggera pemilu yang baik dalam mengurus seluruh tahapan. Penyelenggara pemilu bukan hanya dituntut netral namun harus terlihat netral di depan publik sebagai konsekuensi merawat kepantasan di depan publik. Penyelenggara pemilu bukan sekedar menjaga netralitasnya tetapi harus mampu membangun public trust. Kepercayaan publik penting untuk dijaga sebagai modal penyelenggara pemilu melaksnakan tugasnya. Publik harus punya keyakinan kepada penyelenggara soal integritasnya. Kenapa integritas penyelenggara pemilu menjadi keniscayaan dalam kontestasi, mutlak dimiliki oleh penyelenggara pemilu, karena dia akan mengonversi suara sebagai kemewahan rakyat yang paling tinggi (Vox Populi, Vox Dei ) menjadi kursi (jabatan).  

Integritas adalah mahkota bagi setiap penyelenggara pemilu untuk dirawat dan dijaga kemuliaan dan kehormatannya sebagai modal dasar menjaga kemuliaan kontestasi. Mengurus pertarungan orang merebut kuasa tentu tidak mudah, banyak tantangan dan godaan untuk berselingkuh serta tergoda menggadaikan integritas. Sehingga menurut saya ada 3 hal yang harus di genggam seorang penyelenggar pemilu dalam upaya menegakkan integritasnya:

1. Menggenggam Nilai-Nilai Agama

Bagi saya agama adalah produsen tempat diproduksinya kebaikan dan kebenaran secara sempurna, maka agama adalah tuntunan dan rujukan paling sempurna di dalam mengatur baik dan buruknya perilaku seseorang. Agama memberi garis batas yang jelas dan tegas soal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Sehingga bagi saya integritas itu tidak akan tumbuh secara baik kalau tidak ditopang oleh genggaman agama yang baik. Maka menggenggam nilai-nilai agama di dalam proses pelaksanaan kontestasi merupakan benteng utama yang harus dimiliki oleh  penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agama harus fungsional menjadi benteng etik di dalam menggenggam integritas. Agama harus jadi tempat Kembali untuk memperbarui integritas di tengah kontestasi.

2. Menggenggam Nilai-Nilai Etika

Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Earl Warren (1953-1969) pernah mengatakan, "In civilized life, law floats in a sea of ethics" (dalam kehidupan yang beradab, hukum mengapung di atas samudra etika). Pernyataan ini menunjukkan betapa etika memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu menurut saya etika adalah perkakas lunak dari integritas yang harus dimiliki untuk menegakkan integritas. Etika adalah soal memelihara kepantasan penyelenggara dalam melaksanakan seluruh tahapan di depan publik. Begitu pentingnya menjaga etika seorang penyelenggara pemilu, negara membentuk lembaga yang secara khusus mengadili perilaku etik penyelenggara yaitu Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) untuk menilai apakah penyelengara pemilu itu melanggar etika atau tidak.

3. Menggenggam Nilai-nilai Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah salah satu perkakas penting di dalam pelaksanaan seluruh tahapan kontestasi. Seluruh jalan dan lekuk kontestasi harus diatur sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum. Maka seorang penyelenggara selain menggenggam agama dan etika juga harus menggenggam peraturan perundang-undangan sebagai guide dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seorang penyelenggara pemilu harus memahami bahwa melaksanakan seluruh mekanisme dan prosedur kontestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari menegakkan integritasnya. Tindakan melaksanakan seluruh proses dan mekanisme kontestasi adalah dalam rangka mengikuti kepentingan regulasi bukan kepentingan lain. Oleh karena itu menegakkan integritas dalam kontestasi adalah kemewahan yang harus digenggam sebagai bagian dari upaya menjaga marwah dan kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. (*)