Pemutakhiran Data Pemilih dan Realitas Masyarakat yang Dinamis

oleh : Ryantito Jefry Adhitama (Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur)

Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada di Indonesia. Proses ini memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam setiap tahapan pemilu atau pilkada selalu akurat, terkini, dan mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang dinamis. Dengan pemutakhiran data yang baik, penyelenggara pemilu dapat mengoptimalkan partisipasi pemilih, memastikan hak pilih setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat digunakan dengan baik, dan menghindari terjadinya kekeliruan yang bisa merugikan pihak tertentu (Santoso, Amalia, dan Zaharah 2024).

Pentingnya pemutakhiran data pemilih dapat dilihat dalam konteks Pilkada Serentak 2024. KPU telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa daftar pemilih tetap up-todate, meskipun tantangan yang dihadapi dalam melakukan pemutakhiran sangat besar. Data pemilih yang lama sering kali mengandung ketidakakuratan, baik karena perubahan status kependudukan, kelahiran, kematian, maupun faktor lain yang terkait dengan pergerakan demografi masyarakat. Salah satu faktor yang membuat pemutakhiran data pemilih menjadi kompleks adalah realitas masyarakat yang sangat dinamis. Setiap tahun, jumlah penduduk Indonesia terus berkembang, baik karena kelahiran, migrasi, maupun perubahan status sosial ekonomi. Setiap perubahan ini membutuhkan pembaruan data yang cepat dan akurat. Misalnya, pergerakan penduduk yang terjadi akibat urbanisasi dan migrasi antar daerah menyebabkan banyak pemilih terdaftar pada alamat yang tidak lagi sesuai dengan tempat tinggal mereka. Hal ini bisa memengaruhi partisipasi pemilih, karena mereka tidak dapat menggunakan hak pilih mereka jika berada jauh dari tempat pemungutan suara (TPS) yang sesuai dengan data pemilih yang tercatat. (Kiki Mita Putri, Asrinaldi, dan Indah Adi Putri 2024).

Selain itu, kondisi sosial-politik yang berkembang juga memengaruhi dinamika pemilih. Perubahan dalam kebijakan pemerintah, program pembangunan daerah, atau isu-isu nasional yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dapat mendorong perubahan dalam pemilih yang aktif atau pasif. Realitas ini menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih harus lebih dari sekadar proses administratif yang rutin; ia harus melibatkan pemahaman terhadap keadaan sosial yang sedang berkembang di masyarakat. Upaya untuk memperbaharui data juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar data yang diperoleh lebih representatif dan sesuai dengan kenyataan.

Proses pemutakhiran data pemilih sering kali mengalami kesulitan terkait dengan keberadaan pemilih yang tidak terdeteksi. Misalnya, mereka yang baru saja beralih status dari warga negara sementara menjadi warga negara penuh, atau pemilih muda yang baru mencapai usia 17 tahun dan belum terdaftar sebelumnya. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah perubahan dalam status hukum individu, seperti pencatatan identitas yang belum diperbarui, atau masalah teknis yang berkaitan dengan pencatatan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dalam menghadapi tantangan ini, KPU memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), pemerintah daerah, serta masyarakat itu sendiri. Pendataan ulang, verifikasi data, dan pembaruan informasi melalui berbagai saluran komunikasi harus dilaksanakan dengan seksama. Program e-Counting, penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk memantau data pemilih, serta sosialisasi melalui media sosial dan kampanye publik menjadi penting untuk memastikan bahwa pemilih yang belum terdaftar dapat segera melakukannya (Kurniawati dan Mustoffa 2024).

Menyadari realitas ini, KPU juga harus mempertimbangkan strategi yang lebih inovatif dalam mengatasi hambatan pemutakhiran data. Misalnya, memanfaatkan data dari pemutakhiran administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, atau melalui peningkatan akses masyarakat untuk mengupdate data diri secara online. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses pemutakhiran tanpa mengurangi akurasi data yang dihasilkan. Di samping itu, penting juga untuk menanggulangi potensi kesalahan atau penyalahgunaan data dengan memperketat pengawasan, serta memastikan bahwa data pemilih yang terdaftar benar-benar mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang sedang berkembang.

Ketidaksinkronan Data Kependudukan dengan Data Pemilih dan Peran DP4 dalam Pilkada 2024

Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) adalah penyusunan daftar pemilih yang masih menghadapi kendala terkait akurasi, kelengkapan, dan pembaruan data. Prinsip kelengkapan mengharuskan agar seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat terakomodasi hak pilihnya. Prinsip akurasi menuntut agar jumlah dan data pemilih tersaji secara tepat dan valid. Sedangkan prinsip pembaruan mengharuskan proses pemutakhiran data pemilih mencerminkan kondisi faktual dan terkini. Oleh karena itu, pendataan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu menjadi suatu proses yang tidak sederhana (Ardhy, Situmorang, dan Irmayani 2024).

Proses pendataan pemilih melibatkan alur pengolahan data yang panjang, kompleks, dan membutuhkan keterlibatan banyak aktor serta institusi yang masing-masing diatur oleh regulasi tertentu. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam menghasilkan data kependudukan. Data tersebut diolah menjadi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), yang kemudian diserahkan kepada KPU RI. Selanjutnya, KPU RI melakukan proses pengolahan data secara bertahap hingga ke tingkat KPU kabupaten/kota untuk dimutakhirkan menjadi daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan terkini (Kiki Mita Putri, Asrinaldi, dan Indah Adi Putri 2024).

Masalah pendataan pemilih ini berakar pada tantangan dalam sistem pendataan kependudukan, yang dimulai dari pembuatan Data Konsolidasi Bersih (DKB) oleh Ditjen Dukcapil dan perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten/kota. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi kurang dinamisnya sistem pendataan dalam mengikuti perubahan demografi, prosedur administrasi yang panjang, serta transformasi status dan identitas kependudukan, seperti KTP elektronik yang berlaku seumur hidup. Hal ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih adaptif untuk memastikan pendataan yang lebih efisien dan akurat (Dharma Shankar dan Chandra Mandira 2024).

Salah satu inisiatif untuk mengatasi masalah ketidaksinkronan ini adalah penggunaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4). DP4 merupakan daftar yang diterbitkan oleh Dukcapil dan berisi data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun. Data ini digunakan oleh KPU sebagai referensi awal dalam menyusun daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilu atau pilkada. Namun, meskipun DP4 merupakan data dasar yang digunakan dalam penyusunan daftar pemilih, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara data yang ada dalam DP4 dan data pemilih yang telah diverifikasi oleh KPU.

Permasalahan data pemilih memiliki akar dalam isu pendataan kependudukan yang berawal dari proses penyusunan data konsolidasi bersih oleh Ditjen Dukcapil dan perangkatnya di tingkat kabupaten/kota. Berbagai tantangan dalam pendataan kependudukan mencakup sistem yang kurang adaptif terhadap dinamika perubahan populasi, serta prosedur administrasi yang panjang, terutama terkait pembaruan status atau karakter identitas kependudukan. Proses penyesuaian data juga memerlukan pengambilan data dari pusat sebelum dapat diakses oleh Disdukcapil daerah, yang membutuhkan waktu hingga enam bulan untuk memungkinkan pembaruan data penduduk berbasis harian.

Kendala-kendala ini tidak sepenuhnya terselesaikan dalam sistem pendataan kependudukan dan sering kali diteruskan dalam bentuk masalah pada DP4 yang diserahkan ke KPU. Persoalan ini menjadi salah satu penyebab utama ketidakakuratan dan ketidakvalidan daftar pemilih, seperti adanya NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda, data penduduk yang telah meninggal atau pindah domisili namun belum diperbarui, serta masih banyaknya warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).

Masalah klasik ini terus muncul dalam setiap pemilu, memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu, terutama akibat rendahnya tingkat perekaman KTP-el dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Selain itu, perubahan sistem identitas kependudukan dari KTP lokal ke KTP nasional, kemudian ke e-KTP yang berlaku seumur hidup, juga menyisakan tantangan besar. Banyak NIK dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang belum terintegrasi sepenuhnya ke dalam sistem nasional berbasis daring, yang semakin menambah kompleksitas persoalan pendataan kependudukan dan pemilih (Ngebi 2024).

Salah satu regulasi yang mengatur pengolahan DP4 adalah PKPU Nomor 17 Tahun 2020, yang memberikan panduan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. PKPU ini menetapkan bagaimana KPU mengelola dan memanfaatkan DP4 dalam proses pemutakhiran daftar pemilih untuk memastikan akurasi data pemilih yang digunakan dalam Pilkada dan Pemilu. Pengolahan DP4 dalam PKPU ini mencakup beberapa langkah teknis, seperti pemutakhiran data, verifikasi, dan pencocokan antara data DP4 dengan data pemilih yang ada di sistem KPU. Hal ini untuk memastikan bahwa semua warga yang terdaftar dalam DP4 yang memenuhi syarat dapat dimasukkan dalam daftar pemilih, sementara data yang sudah tidak valid atau tidak sesuai dapat dihapus atau diperbaiki.

Selain pengolahan DP4, proses Coklit (Pencocokan dan Penelitian) menjadi langkah krusial dalam memastikan keakuratan data pemilih. Coklit adalah tahapan verifikasi faktual yang dilakukan di lapangan untuk memastikan bahwa data pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat. Petugas coklit dari KPU bersama dengan perangkat daerah melakukan kunjungan rumah ke setiap rumah penduduk untuk memverifikasi data pemilih, memastikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk memilih, serta mencatat perubahan status, seperti pemilih yang sudah meninggal, yang pindah alamat, atau yang baru mencapai usia 17 tahun.

Secara spesifik, coklit merupakan upaya untuk mensinkronkan data pemilih dengan data hasil sinkronisasi antara DP4 dan data pemilih pada Pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih sementara (DPS) sudah sesuai dengan data terbaru yang tersedia. Proses coklit ini memungkinkan petugas untuk mengidentifikasi dan memperbaiki data yang tidak akurat atau tidak valid, seperti pemilih yang telah meninggal, pindah tempat tinggal, atau baru saja memenuhi syarat usia untuk memilih.

Meskipun coklit merupakan langkah penting dalam memverifikasi data pemilih secara faktual, pelaksanaannya di lapangan sering menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kesulitan dalam mencapai semua rumah penduduk, terutama di daerah-daerah terpencil atau wilayah dengan akses terbatas. Selain itu, faktor kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya verifikasi data juga menjadi hambatan, karena sebagian warga mungkin tidak menyadari bahwa mereka perlu mengkonfirmasi atau memperbaharui data mereka.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara tiga jenis data pemilih yang telah melalui berbagai tahap verifikasi dan pembaruan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Timur, yaitu Data Pemilih Potensial Per Kecamatan (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses sinkronisasi ini penting untuk memastikan akurasi data pemilih, mengingat perubahan yang terjadi dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data. DP4 mencakup semua pemilih potensial yang tercatat dalam daftar awal, sementara DPS merupakan hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data, dan DPT adalah data pemilih yang sudah final dan resmi setelah melalui berbagai pemeriksaan lebih lanjut. Data ini memberikan gambaran mengenai dinamika perubahan jumlah pemilih dari tahap DP4 menuju DPS dan DPT, serta memperlihatkan upaya untuk memperbaiki ketepatan data pemilih dalam rangka persiapan Pemilu 2024.

Berdasarkan Tabel 2.1, Berdasarkan data hasil sinkronisasi DP4, DPS, dan DPT di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, terdapat perubahan yang cukup signifikan antara ketiga jenis data tersebut, baik pada pemilih laki-laki maupun perempuan. Dari total 826.523 pemilih pada DP4, jumlah pemilih laki-laki tercatat 417.247 dan pemilih perempuan 409.276. Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian untuk menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), jumlah pemilih turun menjadi 825.282, dengan pemilih laki-laki sebanyak 416.702 dan pemilih perempuan 408.580. Perubahan ini menunjukkan adanya pengurangan sebanyak 1.241 pemilih secara keseluruhan, yang kemungkinan disebabkan oleh perbaikan data seperti pemilih yang tidak memenuhi syarat atau data yang tidak valid. Selanjutnya, dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pemilih tercatat 823.417, dengan 415.749 pemilih laki-laki dan 407.668 pemilih perempuan, yang menunjukkan pengurangan lebih lanjut sebanyak 1.865 pemilih dibandingkan dengan DPS. Perbedaan ini menandakan adanya evaluasi lebih lanjut dan penyesuaian data berdasarkan hasil verifikasi akhir, untuk memastikan hanya pemilih yang memenuhi syarat yang tercantum dalam DPT. Secara keseluruhan, perbedaan antara DP4 dan DPT mencapai 3.106 pemilih, dengan penurunan yang lebih banyak terjadi pada pemilih laki-laki, yang berkurang sebanyak 1.498 orang, sementara pemilih perempuan berkurang sebanyak 1.608 orang.

Perbandingan antara Data Pemilih Potensial Per Kecamatan (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) per-kecamatan pada Pilkada Lampung Timur 2024 memberikan gambaran yang mendalam mengenai dinamika pemilih di setiap kecamatan, serta perbedaan yang terjadi setelah proses verifikasi dan pembaruan data. Tinjauan per kecamatan menunjukkan variasi yang berbeda dalam penurunan jumlah pemilih antara DP4 dan DPT. Di beberapa kecamatan, penurunan jumlah pemilih sangat kecil, bahkan ada kecamatan seperti Sukadana yang mengalami kenaikan jumlah pemilih pada DPT dibandingkan dengan DP4. Di Sukadana, misalnya, jumlah pemilih laki-laki meningkat dari 28.559 menjadi 28.788 dan pemilih perempuan sedikit bertambah dari 27.908 menjadi 27.885, dengan total kenaikan sebesar 206 pemilih. Sebaliknya, kecamatan seperti Jabung mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 39.783 pemilih pada DP4 menjadi 39.501 pemilih pada DPT, dengan penurunan total sebesar 282 pemilih.

Beberapa kecamatan lainnya, seperti Batanghari, Way Jepara, dan Purbolinggo, menunjukkan penurunan jumlah pemilih yang cukup kecil, di mana perbedaan antara DP4 dan DPT tidak melebihi seratus pemilih. Sementara itu, kecamatan yang lebih kecil, seperti Bumi Agung dan Mataram Baru, meskipun memiliki jumlah pemilih yang lebih rendah, menunjukkan penurunan yang relatif stabil, dengan selisih jumlah pemilih yang tidak terlalu besar antara DP4 dan DPT.

Perbedaan ini mengindikasikan bahwa proses verifikasi dan coklit berfungsi dengan baik di beberapa kecamatan untuk menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat, namun di sisi lain, masih terdapat pemilih yang valid yang tercatat dalam DPT meskipun tidak ada perubahan yang signifikan pada angkaangka tersebut. Secara keseluruhan, analisis ini mencerminkan pentingnya sinkronisasi data yang dilakukan oleh KPU dan Dukcapil dalam memastikan bahwa Daftar Pemilih Tetap benarbenar mencerminkan jumlah pemilih yang sah dan memenuhi syarat di setiap kecamatan, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada di Lampung Timur.

Selain melakukan sinkronisasi data antara DP4 dan DPT di tingkat kabupaten, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur juga menerima tambahan data dari KPU RI terkait DP4 yang diperbarui. DP4 tambahan ini berisi informasi mengenai pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar atau belum tercatat dalam DP4 awal, namun kini memenuhi syarat untuk memilih setelah melalui proses pemutakhiran. Pembaruan data ini meliputi pemilih yang baru saja memenuhi kriteria usia untuk memilih, yaitu berusia 17 tahun pada saat hari pemungutan suara, serta pemilih yang sebelumnya tidak tercatat karena perubahan status kependudukan, seperti pemilih yang pindah domisili dan memenuhi ketentuan administratif lainnya.

Penerimaan data DP4 tambahan dari KPU RI memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menjaga validitas dan integritas Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data tambahan ini memungkinkan KPU Kabupaten Lampung Timur untuk memperbarui DPT dengan memasukkan pemilih yang sebelumnya belum terdata dalam DP4 awal, namun kini memenuhi persyaratan untuk diberikan hak pilih. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Lampung Timur berupaya untuk memastikan bahwa DPT yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 mencerminkan pemilih yang berhak memilih, baik yang telah tercatat dalam DP4 sebelumnya maupun yang baru terdata melalui pembaruan data.

Proses verifikasi terhadap DP4 tambahan ini memerlukan ketelitian dan kehati-hatian, mengingat potensi perbedaan data yang muncul setelah pembaruan. Data tambahan yang diterima dari KPU RI akan melalui serangkaian pemeriksaan oleh petugas pemutakhiran data, baik secara administratif maupun faktual, untuk memastikan bahwa setiap pemilih yang dimasukkan ke dalam DPT benar-benar memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup pengecekan terhadap status kependudukan, usia, dan validitas data lainnya, guna menghindari potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pencatatan pemilih.

Tabel 2.3 berikut ini menyajikan data terkait pemilih tambahan dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Timur.

Dari data di atas, Secara umum, kecamatan dengan jumlah pemilih pindah masuk yang signifikan adalah Sukadana, yang mencatatkan 180 laki-laki dan 189 perempuan, dengan total 369 pemilih pindah masuk yang tersebar di 5 desa dan 13 TPS. Sementara itu, pemilih pindah keluar di kecamatan ini berjumlah 48 orang, yang terdiri dari 15 laki-laki dan 20 perempuan. Perpindahan pemilih yang tinggi di Sukadana dapat mencerminkan adanya pergerakan penduduk yang dinamis, yang berpotensi mempengaruhi distribusi pemilih pada Pemilu 2024.

Kecamatan lain yang menunjukkan perpindahan pemilih cukup besar adalah Sekampung Udik, dengan 14 laki-laki dan 26 perempuan yang pindah masuk, serta 33 laki-laki dan 8 perempuan yang pindah keluar. Sementara itu, kecamatan Batanghari juga mencatatkan angka pemilih pindah keluar yang relatif besar, yakni 14 laki-laki dan 23 perempuan, meskipun tidak ada pemilih yang tercatat pindah masuk.

Pada sisi lain, beberapa kecamatan seperti Labuhan Maringgai, Pekalongan, dan Mataram Baru menunjukkan angka perpindahan pemilih yang lebih rendah. Labuhan Maringgai tercatat hanya memiliki 2 pemilih laki-laki dan 2 pemilih perempuan yang pindah masuk, serta 24 pemilih pindah keluar. Demikian pula, Pekalongan dan Mataram Baru mencatatkan angka perpindahan yang relatif kecil jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya perbedaan signifikan dalam mobilitas pemilih antar kecamatan. Perpindahan pemilih yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk mobilitas penduduk, perubahan status kependudukan, dan dinamika sosial ekonomi setempat. Proses verifikasi terhadap pemilih yang pindah masuk dan keluar ini menjadi hal yang krusial, mengingat pentingnya akurasi data pemilih dalam menjaga integritas Pemilu 2024. Verifikasi yang teliti dan hati-hati diperlukan untuk memastikan bahwa pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) benar-benar memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta untuk menghindari terjadinya kesalahan pencatatan yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

Validitas Data Pemilih dan Rendahnya Kesadaran Administratif Masyarakat

Pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih melalui mekanisme pencocokan dan penelitian (coklit) berbasis temuan faktual di lapangan. Meskipun demikian, data yang dihimpun oleh PPDP di lapangan memerlukan proses validasi ulang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) sebelum dapat diunggah dan diolah dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Kondisi ini menyoroti adanya potensi disfungsi dalam sistem pemutakhiran data pemilih, yang seharusnya berfungsi untuk memastikan akurasi dan validitas daftar pemilih (Agung, Hernawan, dan Sastrawan 2024).

Salah satu akar permasalahan adalah bahwa temuan lapangan seperti data kematian, perubahan status kependudukan, atau perpindahan domisili sering kali hanya didasarkan pada observasi langsung oleh petugas, tanpa didukung dokumen resmi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan kependudukan. Sebagai contoh, penghapusan nama individu yang telah meninggal dari daftar pemilih memerlukan dokumen resmi berupa akta kematian yang mencantumkan NIK dan NKK. Namun, akta kematian ini kerap kali tidak diurus oleh keluarga almarhum, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) cenderung hanya memproses akta berdasarkan permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Akibatnya, banyak individu yang telah meninggal tetap tercatat dalam daftar pemilih karena tidak adanya catatan kematian resmi (Ardhy, Situmorang, dan Irmayani 2024).

Masalah serupa juga muncul dalam hal perubahan status kependudukan dan perpindahan domisili. Tanpa adanya pengajuan resmi oleh individu yang bersangkutan, data kependudukan tidak dapat diperbarui dalam sistem. Ketergantungan pada dokumen administratif formal, yang sering kali tidak diproses oleh masyarakat, menghambat kemampuan sistem untuk menghasilkan data pemilih yang valid dan mutakhir. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam sinkronisasi antara pengelolaan data kependudukan dan mekanisme pemutakhiran data pemilih dalam penyelenggaraan pemilu (Guanti 2024).

Kelemahan sistemik dalam sinkronisasi ini juga diperparah oleh berbagai faktor administrasi yang secara langsung memengaruhi validitas data pemilih. Salah satu kendala utama adalah ketidakmampuan sistem untuk menyesuaikan perubahan data secara dinamis dengan realitas di lapangan. Misalnya, banyak warga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena tidak memiliki KTP atau belum mengurus perubahan data kependudukan mereka. KTP, sebagai dokumen utama dalam proses verifikasi dan penyusunan data pemilih, sering kali menjadi penghambat, terutama bagi individu yang belum melakukan perekaman KTP elektronik atau yang tidak menyadari pentingnya dokumen tersebut dalam mendukung hak pilih mereka (Agung, Hernawan, dan Sastrawan 2024). Masalah administratif lainnya terkait dengan kurangnya akta kematian untuk warga yang telah meninggal dunia. Ketidaktersediaan dokumen ini menyebabkan nama mereka tetap tercantum dalam DPT, yang tidak hanya mengganggu akurasi data tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Persoalan serupa juga terjadi dalam kasus perpindahan domisili, di mana tanpa laporan resmi dari individu yang bersangkutan, perubahan data tidak akan tercatat dalam sistem.

Hal ini menjadi bukti bahwa proses pemutakhiran data pemilih sangat bergantung pada inisiatif masyarakat untuk melaporkan perubahan status mereka kepada otoritas terkait. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pemutakhiran data juga menambah kompleksitas masalah ini. Di beberapa wilayah perkotaan, seperti Jakarta, tantangan dalam mendata penghuni apartemen atau rumah susun sering kali menjadi kendala besar. Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) mengalami kesulitan mengakses warga yang tidak berada di tempat atau sulit ditemui, sehingga menyebabkan banyak data yang tidak terbarukan hingga batas waktu yang ditentukan. Semua permasalahan ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengelolaan data kependudukan memiliki dampak langsung pada kualitas daftar pemilih dan, pada akhirnya, pada proses demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan sinkronisasi antara sistem administrasi kependudukan dan mekanisme pemutakhiran data pemilih, termasuk melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penyederhanaan prosedur administrasi, serta penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, proses pemilu dapat berjalan lebih transparan, inklusif, dan akuntabel.

Menuju Keakuratan dan Keterbaruan Data Pemilih

Di Kabupaten Lampung Timur, tantangan dalam pemutakhiran data pemilih semakin terasa mengingat kompleksitas kondisi geografis dan sosial yang ada. Sebagai kabupaten dengan populasi yang besar dan distribusi penduduk yang tersebar di berbagai kecamatan, pengelolaan data pemilih menghadapi hambatan tambahan, seperti aksesibilitas yang terbatas di daerah-daerah terpencil dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Di wilayah ini, masalah seperti ketidaktercatatan perubahan status kependudukan, perpindahan domisili, serta ketidakmampuan sebagian warga dalam mengakses layanan administrasi kependudukan turut memperburuk kualitas daftar pemilih yang dihasilkan.

Harapan akan hadirnya data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir di Lampung Timur memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap realitas sosial setempat. Di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur, seperti di beberapa kecamatan di Lampung Timur, pemutakhiran data pemilih harus melibatkan lebih banyak upaya di tingkat lokal. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih perlu diberikan pelatihan yang memadai untuk memastikan bahwa pemutakhiran data dilaksanakan dengan cermat dan menyeluruh, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.

Selain itu, peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dengan KPU kabupaten/kota sangat penting untuk memperlancar proses pemutakhiran data. Penyesuaian data kependudukan yang akurat dan mutakhir harus sejalan dengan ketepatan waktu dan sistem yang dapat mengakomodasi dinamika perpindahan penduduk. Dalam konteks Lampung Timur, banyaknya penduduk yang belum terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan secara resmi, seperti dalam kasus KTP elektronik, menjadi faktor penghambat dalam menghasilkan daftar pemilih yang valid.

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya administrasi kependudukan serta perlunya pengurusan dokumen penting seperti KTP, akta kematian, dan perubahan domisili akan sangat membantu. Di Lampung Timur, penguatan peran RT/RW dan pihak-pihak lokal lainnya dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dapat mempercepat proses pemutakhiran data. Dengan demikian, data pemilih yang lebih akurat, lengkap, dan up-to-date dapat diperoleh, yang pada gilirannya akan menghasilkan pemilu yang lebih kredibel dan sah.

Di samping itu, teknologi informasi dapat dimanfaatkan lebih luas di Lampung Timur untuk mempermudah pemutakhiran data pemilih. Meskipun beberapa daerah di kabupaten ini mungkin memiliki keterbatasan akses internet, penguatan sistem informasi di tingkat kecamatan dan desa dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan kelancaran dan ketepatan pemutakhiran data. Mengadopsi sistem yang berbasis teknologi akan membantu meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat pembaruan data pemilih, serta memastikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilih mereka secara maksimal.

Dengan semua langkah ini, harapan akan terciptanya daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir di Kabupaten Lampung Timur menjadi lebih realistis. Pemutakhiran data pemilih yang efektif di daerah ini tidak hanya akan memastikan pelaksanaan pemilu yang lebih transparan dan adil, tetapi juga menjadi bukti dari keberhasilan sistem demokrasi yang inklusif, di mana setiap suara rakyat dihargai dan diakomodasi dengan baik.

(Kutipan Buku “Pilkada dan Kontestasi Lokal - Potret Dinamika Sosio Politik Lampung Timur dalam Pilkada Serentak Tahun 2024)